Kebijakan Kepala Daerah: Korupsi dan Kepastian Hukum - Hallo sahabat Cyberlaw Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Kebijakan Kepala Daerah: Korupsi dan Kepastian Hukum , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Hukum Pemda, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Kebijakan Kepala Daerah: Korupsi dan Kepastian Hukum
link : Kebijakan Kepala Daerah: Korupsi dan Kepastian Hukum

Kebijakan Kepala Daerah: Korupsi dan Kepastian Hukum

Oleh: Dr. Boy Yendra Tamin, SH. MHKebijakan Kepala Daerah tidak jarang terjebak dalam  ranah korupsiSebelumnya telah disinggung, bahwa  sampai tahun 2012 ada  281 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum dan 70 % terlibat kasus korupsi. Hal ini sekaligus memperlihatkan betapa rawannya kepala daerah terjerat kasus korupsi dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya.  Ketika pembicaraan sampai