Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia
Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia - Hallo sahabat Cyberlaw Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia
link : Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia
Judul : Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia
link : Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia
Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia
Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang akan menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak dapat dipungkiri, zaman sekarang ini segala hal memungkinkan untuk berkembang pesat, baik hal positif maupun sebaliknya, tidak terkecuali bagi perkembangan transaksi narkotika. Perkembangan transaksi narkotika tidak hanya mencakup satu kawasan negara saja, namun telah berkembang menjadi transaksi di antar negara. Penyalahgunaan narkotika ini telah menjadi momok yang semakin lama semakin besar dari waktu ke waktu. Hal itulah yang mengakibatkan diperlukan ada suatu regulasi sebagai bentuk preventif dan rehabilitatif terhadap penyalahgunaan narkotika. Masalah tindak pidana narkotika adalah masalah yang luar biasa atau ordinary crime, tetapi penanganan dan penegakkannya didalam aturan perundang-undangan masih rancu. Didalam masyarakat masih terjadi perdabatan pro-kontra terkait penyalahgunaan narkotika.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apa yang dimaksud dengan narkotika?
1.2.2 Bagaimana pemidanaan bagi pecandu narkotika?
1.2.3 Bagaimana pemidanaan bagi pelaku pengedar narkotika?
1.2.4 Bagaimana keefektifan pemidanaan narkotika di Indonesia?
1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1 Mengetahui apa yang dimaksud narkotika
1.3.2 Mengetahui pemidanaan bagi pecandu narkotika
1.3.3 Mengetahui pemidanaan bagi pelaku pengedar narkotika
1.3.4 Mengetahui keefektifan pemidanaan narkotika di Indonesia
1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pentingnya pengetahuan serta antisipasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan narkotika merupakan masalah serius yang harus segera diatasi dewasa ini. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan Indonesia bebas dari narkotika. Disamping pemidanaan terhadap para pelanggar, usaha preventif tentunya akan lebih bermanfaat, guna menciptakan generasi muda yang berkualitas untuk memajukan bangsa Indonesia.
BAB II
ISI
2.1 Pengertian Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 angka 1, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”
Dalam hal perkembangan ilmu medis, narkotika sangat dibutuhkan. Di Indonesia sejak adanya Undang-undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Narkotika yang bunyinya: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan”.
Dalam UU No 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan kedalam tiga golongan:
1. Narkotika Golongan I
Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggimengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II
Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III
Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
2.2 Pemidanaan Bagi Pecandu Narkotika
Pemidanaan dalam penanganan pecandu narkotika hanya direhabilitasi. Pengaturan tentang direhabilitasinya pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Bab IX Bagian Kedua tentang Rehabilitasi, yang dimana pengaturannya sebagai berikut:
· Pasal 54
Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
· Pasal 55
(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
· Pasal 56
(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.
· Pasal 57
Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
· Pasal 58
Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.
· Pasal 59
(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
2.3 Pemidanaan bagi pelaku pengedar narkotika
Pemidanaan terhadap pelaku pengedar narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XV tentang ketentuan pidana, yaitu sebagai berikut:
1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:
• Pasal 111 (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
• Pasal 111 (2) : Dalam hal perbuatan menanam,memelihara,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon , pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman:
• Pasal 112 ayat(1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah
• Pasal 117 ayat (1) : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
• Pasal 122 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram:
• Pasal 112 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3
• Pasal 117 ayat(2) : Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3
• Pasal 122 ayat(2) :Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 3 miliar ditambah 1/3
4. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika:
• Pasal 113 ayat(1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor,atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
• Pasal 118 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah
• Pasal 123 ayat(1):Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah
5. Memproduksi,mengimpor,mengekspor,atau menyalurkan narkotika dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram/5 batang pohon atau bukan tanaman lebih dari 5 gram:
• Pasal 113 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi,mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun,dan denda maksimum 10 miliar ditambah 1/3
• Pasal 118 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi,mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya lebih dari 5 gram ,pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3
• Pasal 123 ayat (2) : dalam hal perbuatan memproduksi,mengimpor,mengekspor,atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3
6. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan:
• Pasal 114 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ,pelaku dipidana penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
• Pasal 119 ayat(1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan II,pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
• Pasal 124 ayat (1) :Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun,dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
7. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan:
• Pasal 114 ayat (2) : dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon,atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 6 tahun,paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3
• Pasal 119 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram dipidana mati,penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3
• Pasal 124 ayat(2) :dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar ditambah 1/3
8. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito:
• Pasal 115 ayat (1) : setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
• Pasal 120 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun,paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah
• Pasal 125 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun ,paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.
9. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan i dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram:
• Pasal 115 ayat (2): dalam hal perbuatan membawa,mengirim,mengangkut,atau menransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3
• Pasal 120 ayat (2) : dalam hal perbuatan membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3
• Pasal 125 ayat (2): dalam hal perbuatan membawa,mengirim,mengangkut atau mentransito narkotika golongan III sebagimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun ,paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar rupiah ditambah 1/3
10. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain:
• Pasal 116 ayat(1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 tahun ,paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp. 10 miliar rupiah
• Pasal 121 ayat(1) setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan denda Paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 Miliar rupiah.
11. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen:
• Pasal 116 ayat (2) :Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pelaku dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup ,paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
2.4 Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia
Permasalah narkotika telah menjadi masalah yang besar, baik di Indonesia maupun bagi bangsa lain. Menyikapi permasalah ini, pemerintah pada zaman Orde Baru mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain dengan mengeluarkan regulasi berupa undang-undang, pemerintah juga telah membentuk sebuah badan pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba. Keseriusan pemerintah dalam memerangi permasalah narkotika ini harus pula didukung oleh segenap elemen masyarakat. Peran serta masyarkat ini dapat berupa upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru. Bahkan peran serta masyarakat ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, tercantum pada pasal 104, 105 dan 109.
Jika kita melihat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini, secara eksplisit bahwa undang-undang memiliki dua sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika dan sisi yang tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara bahkan dapat pula dihukum mati atau seumur hidup. Melihat dari ketentuan ini penulis mencoba melihat keefektifan hukuman yang diatur untuk pecandu dengan menjalani rahabilitasi saja serta bagi pengedar dapat berupa hukum mati.
Penanganan pecandu narkotika yang menurut undang-udang dianggap sebagai korban memang masih menjadi perdebatan di masyarakat. Sebagaian masyarakat beranggapan bahwa pencandu narkotika adalah korban dari pergaulan bebas dan dampak buruk perkembangan zaman. Menurut mereka menjadi pecandu bukan merupakan sebuah tindak pidana, tetapi seseorang sedang kesakitan yang membutuhkan pertolongan. Tetapi adapula sebagaian masyarakat beranggapan bahwa pencandu narkotika telah melakukan tindak pidana sehingga harus dipidana seperti halnya pengedar narkotika, yaitu dengan dihukum penjara agar menimbulkan efek jera.
Sedangkan jika melihat perdebatan dimasyarakat tentang para pengedar narkotika, dimana argumen kontra beranggapan bahwa pengedar narkotika tidak sepatutnya dihukum mati karena hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Apalagi hukum mati bertentangan dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Sedangkan argumen pro menyatakan bahwa hukuman mati memberi efek preventif terhadap penjahat potensial kejahatan narkotika. Bila menyadari akan dihukum mati, penjahat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Apalagi masalah narkotika tidak bisa dianggap masalah biasa. Masalah narkotika pada masa ini telah menjadi masalah yang luar biasa dan perlu mendapatkan penanganan khusus. Bahkan Undang-Undang Narkotika di Indonesia termasuk kedalam Undang-Undang Khusus.
Jika melihat dari perdebatan yang terjadi dimasyarkat, menurut penulis lebih tepat jika pecandu narkotika lebih baik hanya direhabilitasi. Memang banyak pecandu atau penyalahguna narkotika pada akhirnya divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), yang mana dalam Lapas tersebut para pecandu narkotika disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Hal ini dapat berakibat fatal, karena pada kenyataannya peredaran narkotika dalam Lapas sangat marak, bahkan para penyalahguna narkotika tersebut dapat lebih leluasa dalam memakai narkotika karena lebih mudah didapat. Vonis pidana penjara dan penempatan para pecandu Narkotika di dalam Lapas tidaklah efektif, belum tentu pula menimbukan efek jera. Bahkan yang terjadi, para pecandu tersebut akan semakin kecanduan dan makin mudah memakai narkotika tersebut karena berbaur dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika, serta dengan melihat situasi di Lapas seperti saat ini belum tentu pula menimbukan efek jera. Apalagi mengingat jumlah narapidana didalam Lapas diseluruh Indonesia telah melebihi kapasitas, apabila pecandu diceploskan ke Lapas penanganan dan pengawasannya tidak akan efektif, bahkan untuk narapidana tindak pidana lainnya. Persoalan narkotika tak akan selesai jika pengguna tidak direhabilitasi. Dalam kasus narkotika pendekatan hukum secara represif justru tidak efektif. Tetapi menurut penulis jika seseorang yang telah keluar dari rehabilitasi dan kembali menjadi pecandu narkoba (residivis), lebih tepat jika pecandu tersebut dihadapkan pada hukuman penjara.
Sedangkan jika menelaah masalah hukuman mati bagi pengedar narkotika, penulis lebih setuju dengan adanya penerapan hukum mati. Meskipun hukuman mati dianggap merenggut hak asasi manusia pelaku, tetapi penulis beranggapan bahwa hak asasi manusia itu tidak bersifat absolute dan dibatasi. Terkadang pula sebuah hukuman memang didesain untuk merenggut hak asasi manusia dari pelaku, serta pengedaran narkotika ini telah merenggut hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup korban, bahkan keluarga korban dapat terkena dampaknya. Kejahatan narkotika ini merupakan kejahatan luar biasa yang mencederai perikemanusiaan. Malasah narkotika ini telah menjadi masalah yang darurat, yang dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia sebagai fondasi bangsa dimasa depan untuk menjadi bangsa yang lebih baik.
BAB III
PENUTUP
3.1 SIMPULAN
Perdebatan tentang pro kontra pasti akan selalu timbul didalam sebuah negara demokrasi, tetapi memang harus diakui pemidanaan bagi pecandu dan pelaku pengedar narkotika dirasa telah tepat untuk mengatasi tindak pidana narkotika yang kian berkembang. Akan tetapi masih diperlukan putusan-putusan yang tepat oleh badan yudikatif didalam menangani masalah tindak pidana narkotika. Permasalahan narkotika di Indonesia sudah menjadi masalah darurat. Permasalahan ini harus segera diatasi oleh segala komponen di negara ini. Keseriusan pemerintah dalam memerangi narkotika harus pula didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.
3.2 SARAN
Dalam mengatasi permasalahan narkotika, pemerintah sebagai stakeholder harus gencar melakukan usaha preventif. Usaha preventif dapat berupa sosialisasi ke segala daerah di Indonesia, guna menginformasikan bahaya narkotika agar tidak terciptanya pecandu-pecandu baru. Disamping keseriusan pemerintah, masyarakat juga dibutuhkan peran aktifnya. Serta jika memang pemidanaan penjara bagi pecandu narkotika dikatakan perlu maka agar menimbulkan efek jera, pencadu narkotika tersebut harus memiliki sebuah Lapas khusus. Hal ini agar menciptakan keefektifan pemidanaan tersebut, karena pada kenyataannya sekarang para pecandu narkotika banyak di vonis penjara dan dimasukkan ke Lapas, yang mana dalam Lapas tersebut para pecandu narkotika ini disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Hal ini tentu berakibat buruk, karena melihat dari kenyataan di Lapas peredaran narkotika dalam Lapas sangat marak, bahkan para penyalahguna narkotika tersebut dapat lebih leluasa.
DAFTAR PUSTAKA
· Marcos, M. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika.
· Prasetyo, T. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
· Syamsuddin, A. (2014). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
· Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
· http://setkab.go.id/
Demikianlah Artikel Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia
Sekianlah artikel Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Keefektifan Pemidanaan Narkotika di Indonesia dengan alamat link https://www.cyberlaw.my.id/2017/05/keefektifan-pemidanaan-narkotika-di.html
Posting Komentar