Perbedaan Peradilan Umum dengan Peradilan Militer - Hallo sahabat Cyberlaw Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Perbedaan Peradilan Umum dengan Peradilan Militer, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Perbedaan Peradilan Umum dengan Peradilan Militer
link : Perbedaan Peradilan Umum dengan Peradilan Militer

Perbedaan Peradilan Umum dengan Peradilan Militer

NO.	Peradilan Umum	Peradilan Militer
1	Kewenangan mengadili peradilan umum adalah terhadap warga sipil	Kewenangan mengadili peradilan militer adalah mengadili terhadap Prajurit, dipersamakan dengan prajurit dan anggota suatu golongan, jawatan atau dipersamakan atau yang di samakan dengan prajurit
2	Objek sengketanya adalah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang tidak diatur oleh undang-undang tindak pidana khusus	Objek sengketanya adalah tindak pidana umum dan tindak pidana militer
3	Adanya tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia	Tidak dikenalnya tahapan penyelidikan, namun pada prakteknya penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada Komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer
4	Adanya beberapa jenis penahanan diantaranya tahanan  RUTAN (Rumah Tahanan), tahanan Rumah, dan tahanan Kota	Jenis penahanan hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan didalam rumah tahanan militer
5	Terdapat beberapa acara pemeriksaan, diantaranya: ·         Acara pemeriksaan biasa ·         Acara pemeriksaan singkat ·         Acara pemeriksaan cepat terdiri dari Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring) dan Acara pemeriksaan lalu lintas Tidak dikenalnya suatu acara pemeriksaan khusus didalam peradilan umum karena tidak adanya perbedaan tingkatan kewenangan mengadili terdakwa	Terdapat beberapa acara pemeriksaan, diantaranya: ·         Acara pemeriksaan biasa ·         Acara pemeriksaan koneksitas ·         Acara pemeriksaan khusus ·         Acara pemeriksaan cepat Tidak adanya acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring) karena melanggar asas kepaperaan. Dalam acara pemeriksaan singkat, tidak perlu membuat surat dakwaan, penuntut umum langsung menyerahkan perkara ke pengadilan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan dalam peradilan militer bahwa semua perkara baik kejahatan maupun pelanggaran harus diselesaikan melalui PAPERA terlebih dahulu, termasuk perkara pelanggaran lalu lintas
6	Di kenalnya suatu Pra-penuntutan dimana penyidik  menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, jika dianggap masih kurang penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk dari penuntut umum. Kemudian penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum, jika nantinya dianggap telah lengkap dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti	Tidak dikenalnya Pra-penuntutan, tetapi pada prateknya terkesan ada pra-penuntutan karena penyidik kerap meminta masukan atau petunjuk dari oditur penuntut umum
7	Tidak dikenalnya strata atau tingkatan kewenangan mengadili terdakwa	Dikenal strata kewenangan mengadili terdakwa. Contohnya pengadilan militer untuk terdakwa kapten kebawah atau pengadilan militer tinggi untuk mayor ke atas
8	Tidak adanya suatu lembaga khusus yang memiliki wewenang khusus dan vital untuk menyerahkan perkara	Adanya lembaga penyerah perkara yaitu PAPERA yang berwenang untuk menyerahkan perkara ke pengadilan ataupun diselesaikan melalui disiplin militer
9	Adanya suatu lembaga Pra-peradilan yaitu melalui pengadilan umum yang berwenang untuk memeriksa tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penuntutan, penghentian penyidikan, pengehentian penuntutan	Dalam peradilan militer tidak mengenal lembaga Pra-peradilan
10	Hanya mengenal putusan sanksi pidana	Adanya putusan yang menyelesaikan perkara menurut hukum disiplin militer atau hukuman administrasi disamping putusan sanksi pidana