Sejarah Tata Hukum Indonesia
Sejarah Tata Hukum Indonesia - Hallo sahabat Cyberlaw Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Sejarah Tata Hukum Indonesia, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan
Artikel Ilmu Hukum, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : Sejarah Tata Hukum Indonesia
link : Sejarah Tata Hukum Indonesia
Judul : Sejarah Tata Hukum Indonesia
link : Sejarah Tata Hukum Indonesia
Sejarah Tata Hukum Indonesia
Sejarah Tata Hukum Indonesia dimulai sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dimana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan.
Dengan adanya proklamsi berarti sejak saat itu bangsa Indonesia telah menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan Tata Hukum Indonesia.
Dengan demikian jelaslah bahwa dengan proklamasi berarti pula memiliki dua arti, pertamamenegarakan Indonesia dan , keduamenetapkan Tata Hukum Indonesia. Kesempurnaan Negara dan Tata Hukumnya itu lebih lengkap dengan diundangkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya secara garis besar tertulis tentang Tata Hukum Indonesia.
Dalam perkembangan selanjutnya UUD 1945 mengalami pasang naik dan pasang surut , antara lain :
2.1. Periode Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Berdasarkan pada UUDS 1950 dan konstitusi RIS 1949, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :
1. Undang-undang Dasar (UUD);
2. Undang-undang (biasa) dan Undang-undang Darurat;
3. Peraturan Pemerintah tingkat Pusat;
4. Peraturan Pemerintah tingkat Daerah.
2.1.1. Undang-undang Dasar
UUD adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis besar dasar dan tujuan Negara.
2.1.2. Undang-undang
a. UU Biasa ialah peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya yang dibentuk berdasarkan dan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar.
b. UU Darurat yaitu Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab pemerintah yang karena keadaan mendesak perlu diatur dengan segera.
2.1.3. Peraturan Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Pusat adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan Pemerintah dibuat semata-mata oleh pemerintah tanpa kerja sama dengan DPR.
2.1.4. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.
2.2. Periode Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundangan.
Adapun bentuk-bentuk dan tata urutan peraturan perundangan RI sekarang ini menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 kemudian dikuatkan oleh Tap No. V/MPR/1973 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan MPRS/MPR;
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Keputusan Presiden (Kepres);
6. Peraturan –peraturan pelaksana lainnya seperti :
a. Peraturan Menteri;
b. Instruksi Menteri
c. Peraturan Daerah (Perda), dan Sebagainya.
2.2.1. UUD 1945
Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, sedangkan disamping UUD ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum, misalnya kebiasaan-kebiasaan (konvensi), traktat dan sebagainya.
2.2.2. Ketetapan MPRS/MPR
Ketetapan MPR adalah bentuk produk legislative yang merupakan keputusan musyawarah MPR, yang ditujukan mengatur tentang garis-garis besar dalam bidang legislative dan eksekutif.
2.2.3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Undang-Undang adalah salah satu bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan UUD dan ketetapan MPR. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 maupun ketetapan MPR. Undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UUD dinamakan undang-undang organik. UU organik bertujuan untuk pelaksanaan dari suatu UUD, misalnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945.
Suatu Undang-Undang mulai sah berlaku apabila telah diundangkan dalam lembaran negara oleh Sekretaris Negara, dan tanggal berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu. Jika tidak disebutkan maka berlaku 30 hari setelah diundangkan untuk Jawa dan Madura dan 100 hari untuk daerah lain.
Sehubungan dengan berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas Peraturan Perundangan :
1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum;
4. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (yang mengatur hal yang sama);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
Pada suatu masa undang-undang dapat dinyatakan tidak berlaku lagi apa bila :
1. Jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh UU yang bersangkutan sudah habis;
2. Keadaan atau hal untuk mana UU itu dibuat sudah tidak ada lagi;
3. UU itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi;
4. Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan UU yang dahulu berlaku.
2.2.4. Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan pemerintah diadakan untuk melaksanakan undang-undang, maka tidak mungkin presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undang. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum umtuk melaksanakan undang-undang.
2.2.5. Keputusan Presiden (Kepres)
UU, Perpu, dan PP adalah peraturan yang disebutkan dalam UUD 1945. Kepres sebagai bentuk peraturan yang baru, ditetapkan oleh Tap MPRS No.XX/MPRS/1966. Kepres berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) yaitu untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 yang bersangkutan dengan Tap MPR(S) dalam bidang eksekutif, UU/Perpu atau PP.
2.2.6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya
Peraturan ini merupakan bentuk peraturan yang ada setelah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966. Peraturan pelaksana lainnya (baik dikeluarkan oleh pejabat sipil maupun pejabat militer) dapat berbentuk : Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Panglima TNI, dll, haruslah dengan tegas bersumber dan berdasarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
2.2.7. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi ataupun pemerintah kabupaten dan kota, dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri.
2.3. Periode Setelah Amandemen UUD 1945 [ 10 Agustus 2002 ]
Dalam rangka pembaharuan sistem peraturan perundang-undangan di era reformasi dewasa ini, Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 telah menetapkan Ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. TAP MPR
3. Undang-Undang,
4. Perpu,
5. PP
6. Kepres, dan
7. Perda.
Dengan adanya proklamsi berarti sejak saat itu bangsa Indonesia telah menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan Tata Hukum Indonesia.
Dengan demikian jelaslah bahwa dengan proklamasi berarti pula memiliki dua arti, pertamamenegarakan Indonesia dan , keduamenetapkan Tata Hukum Indonesia. Kesempurnaan Negara dan Tata Hukumnya itu lebih lengkap dengan diundangkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya secara garis besar tertulis tentang Tata Hukum Indonesia.
Dalam perkembangan selanjutnya UUD 1945 mengalami pasang naik dan pasang surut , antara lain :
2.1. Periode Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Berdasarkan pada UUDS 1950 dan konstitusi RIS 1949, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :
1. Undang-undang Dasar (UUD);
2. Undang-undang (biasa) dan Undang-undang Darurat;
3. Peraturan Pemerintah tingkat Pusat;
4. Peraturan Pemerintah tingkat Daerah.
2.1.1. Undang-undang Dasar
UUD adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis besar dasar dan tujuan Negara.
2.1.2. Undang-undang
a. UU Biasa ialah peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya yang dibentuk berdasarkan dan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar.
b. UU Darurat yaitu Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab pemerintah yang karena keadaan mendesak perlu diatur dengan segera.
2.1.3. Peraturan Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Pusat adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan Pemerintah dibuat semata-mata oleh pemerintah tanpa kerja sama dengan DPR.
2.1.4. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.
2.2. Periode Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundangan.
Adapun bentuk-bentuk dan tata urutan peraturan perundangan RI sekarang ini menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 kemudian dikuatkan oleh Tap No. V/MPR/1973 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan MPRS/MPR;
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Keputusan Presiden (Kepres);
6. Peraturan –peraturan pelaksana lainnya seperti :
a. Peraturan Menteri;
b. Instruksi Menteri
c. Peraturan Daerah (Perda), dan Sebagainya.
2.2.1. UUD 1945
Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, sedangkan disamping UUD ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum, misalnya kebiasaan-kebiasaan (konvensi), traktat dan sebagainya.
2.2.2. Ketetapan MPRS/MPR
Ketetapan MPR adalah bentuk produk legislative yang merupakan keputusan musyawarah MPR, yang ditujukan mengatur tentang garis-garis besar dalam bidang legislative dan eksekutif.
2.2.3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Undang-Undang adalah salah satu bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan UUD dan ketetapan MPR. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 maupun ketetapan MPR. Undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UUD dinamakan undang-undang organik. UU organik bertujuan untuk pelaksanaan dari suatu UUD, misalnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945.
Suatu Undang-Undang mulai sah berlaku apabila telah diundangkan dalam lembaran negara oleh Sekretaris Negara, dan tanggal berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu. Jika tidak disebutkan maka berlaku 30 hari setelah diundangkan untuk Jawa dan Madura dan 100 hari untuk daerah lain.
Sehubungan dengan berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas Peraturan Perundangan :
1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum;
4. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (yang mengatur hal yang sama);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
Pada suatu masa undang-undang dapat dinyatakan tidak berlaku lagi apa bila :
1. Jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh UU yang bersangkutan sudah habis;
2. Keadaan atau hal untuk mana UU itu dibuat sudah tidak ada lagi;
3. UU itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi;
4. Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan UU yang dahulu berlaku.
2.2.4. Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan pemerintah diadakan untuk melaksanakan undang-undang, maka tidak mungkin presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undang. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum umtuk melaksanakan undang-undang.
2.2.5. Keputusan Presiden (Kepres)
UU, Perpu, dan PP adalah peraturan yang disebutkan dalam UUD 1945. Kepres sebagai bentuk peraturan yang baru, ditetapkan oleh Tap MPRS No.XX/MPRS/1966. Kepres berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) yaitu untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 yang bersangkutan dengan Tap MPR(S) dalam bidang eksekutif, UU/Perpu atau PP.
2.2.6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya
Peraturan ini merupakan bentuk peraturan yang ada setelah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966. Peraturan pelaksana lainnya (baik dikeluarkan oleh pejabat sipil maupun pejabat militer) dapat berbentuk : Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Panglima TNI, dll, haruslah dengan tegas bersumber dan berdasarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
2.2.7. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi ataupun pemerintah kabupaten dan kota, dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri.
2.3. Periode Setelah Amandemen UUD 1945 [ 10 Agustus 2002 ]
Dalam rangka pembaharuan sistem peraturan perundang-undangan di era reformasi dewasa ini, Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 telah menetapkan Ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. TAP MPR
3. Undang-Undang,
4. Perpu,
5. PP
6. Kepres, dan
7. Perda.
Demikianlah Artikel Sejarah Tata Hukum Indonesia
Sekianlah artikel Sejarah Tata Hukum Indonesia kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Sejarah Tata Hukum Indonesia dengan alamat link https://www.cyberlaw.my.id/2014/11/sejarah-tata-hukum-indonesia.html
Posting Komentar