Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN) menurut UU No.5/1986 adalah: “sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 4 TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Menurut penjelasan UU tersebut, istilah "sengketa" yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peratun yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Bahwa pada dasarnya, Badan/Pejabat TUN dalam mengambil keputusan adalah mengemban kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu ada kemungkinan keputusan itu dianggap menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga kepada yang merasa dirugikan tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Peratun.